Skip to content
Kuninganglobal.com – – Wakil Rakyat Harus Menjaga Etika Moral Sebagai Anggota Dewan, Agar Menjadi Kebanggan Rakyat Pada dasarnya etika politik merupakan cerminan sikap pemimpin yang baik dan bertangung jawab karena kemampuannya untuk bersikap sesuai dengan perkataan yang telah dilontarkannya.
Bung Karno pernah berkata “Satukan Kata dengan Perbuatan”. Ungkapan ini seharusnya ditiru para elite politik, tapi ternyata justru elite-elite ini belum mampu mengimplementasikan ungkapan tersebut. Bahwasannya kita menyadari dan mengetahui bahwa Bung Karno merupakan salah satu tokoh dunia politik dan mampu memimpin Rakyat Indonesia shingga dipercayai menjadi Presiden Pertama.
Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan pengertian politik berasal dari kosa kata “Politcs” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara. Yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuannya.
Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Secara substansif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral.
Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara. Etika politik tetap meletakan dasar fundamental manusia sebagai manusia.
Dasar ini lebih memperkuat akar dalam etika politik bahwa kebaikan senantiiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran hakikat dan martabat manusia sebagai manusia. Secara konstutisional, para politikus di Dewan mengemban tiga peranan penting.
Sebagai policy maker artinya mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepada kepentingan publik. Kedua sebagai Legal Drafter artinya mereka dituntut membuat undang-undang yang menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat.
Ketiga sebagai Legislator artinya mereka harus menjadi “Penyambung Lidah Rakyat” guna mengartikulasikan aspirasi kepentingan RAKYAT. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh jika dalam pelaksanan tugas-tugasnya sebagai dewan mengabaikan apa yang disebut etika dan moralitas publiknya.
Dengan etika dan moralitas politik, para politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni mensejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan sendiri dari segi materi, dan bukanpula mencari sensasi dengan berfoto ria menduduki tempat yang seharusnya bukan menjadi tempat yang harus diduduki.
Buruknya akhlak anggota dewan merupakan indikasi buruknya pemahaman terhadap pengetahuannya. Etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep Ihsan, yaitu cara pandang dan prilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdi pada tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya, apalagi ini dengan cara menduduki meja, dimana meja diperuntukan dan digunakan bukan untuk menjadi tempat duduk.
Seharusnya etis-moral bagi anggota dewan dikedepankan serta dipimpin langsung oleh ketua dewan, agar para anggota dewan berjalaln pada jalur utama etika dan moralitas, sehingga dapat dijadikan pijakan dasar sekaligus tujuan berpolitik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa para anggota legislatif tentu bukanlah Nabi atau Rasul atau Malaikat yang luput dari dosa dan tidak punya hawa nafsu. Akan tetapi, para politikus sebagai anggota dewan terhormat harus mampu menjaga kehormatan dirinya lewat pelaksanaan tugas yang menjadikan etika dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan.
Sebab, secara normatif etika dan morlitas diwajibkan dan merupakan prinsip yang harus dijalankan agar mereka dapat menjadi politikus yang sejati pengemban tugas mulia pengemban Ilahi dan Penyambung Lidah Rakyat. Dengan adanya foto yang beredar terhadap Anggota Dewan yang duduk di Meja, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang serupa dan dapat ditindak secara tegas.
Penulis : Pemuda Penikmat Kopi (Kakak Prima Patoni)
