Skip to content
Kuninganglobal — Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) memastikan bahwa pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2025 akan difokuskan bagi “guru tertentu”. Frasa ini bukan tanpa makna: ia menandakan pendekatan selektif pemerintah dalam mengatasi tumpukan masalah lama dalam dunia profesi guru.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen GTK, Nunuk Suryani, dalam diskusi daring bertajuk Ngopi – Ngobrol Pendidikan Indonesia (7/5/2025). Ia menegaskan bahwa PPG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fase krusial dalam membentuk guru profesional yang memenuhi standar nasional.
Namun, pertanyaan pentingnya: siapa yang tergolong sebagai “guru tertentu”?
Ketika Kualifikasi Bertemu Prioritas. Hingga kini, tidak ada penjabaran eksplisit siapa saja yang masuk ke dalam kategori sasaran PPG 2025. Tapi jika merujuk pada praktik tahun-tahun sebelumnya, mereka biasanya adalah guru honorer, ASN yang belum bersertifikat, atau guru yang telah memenuhi syarat administrasi dan kinerja tertentu dalam SIMPKB.
Kebijakan ini mencerminkan realitas lapangan: negara menghadapi tantangan besar untuk merampungkan sertifikasi guru secara merata. Data terakhir Kemendikbudristek mencatat masih ada ratusan ribu guru aktif yang belum bersertifikat pendidik, padahal sertifikat tersebut menjadi syarat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
PPG 2025, dalam kerangka ini, menjadi alat seleksi sekaligus afirmasi.
Risiko Ketimpangan. Pendekatan selektif ini juga mengandung potensi ketimpangan. Guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi namun terkendala administratif, atau mereka yang berada di daerah tertinggal dan belum mendapat akses informasi memadai, bisa saja kembali terpinggirkan.
Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memperkuat “kelas sosial” dalam profesi guru: mereka yang bersertifikat dan menerima tunjangan versus yang terus menunggu antrean panjang PPG.
Jika pemerintah ingin mewujudkan transformasi guru secara menyeluruh, seleksi PPG seharusnya dibarengi dengan transparansi data, kuota yang inklusif, dan asistensi aktif terhadap guru-guru yang belum terakomodasi. (Gun)
