Skip to content
Kuninganglobal – Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (HIMA PE) Universitas Kuningan (UNIKU) menggelar diskusi bertajuk “Kebijakan Berganti, Arah Tak Pasti” di Raudhatul Hufazh ARSY, Sadamantra, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Senin (26/5/2025). Acara ini menghadirkan Dr. Rani Tania Pratiwi, M.Pd., dosen Pendidikan Ekonomi UNIKU sekaligus penggagas komunitas belajar Taman Pelangi di Kadugede.
Diskusi ini menyoroti dinamika kebijakan pendidikan nasional yang dinilai kerap berubah setiap kali terjadi pergantian menteri atau rezim pemerintahan.
“Setiap pergantian pemerintahan, kebijakannya sering berubah drastis. Padahal, perubahan itu seharusnya menjadi penyempurnaan, bukan mulai dari nol lagi,” ujar Dr. Rani di hadapan mahasiswa.
Ia menilai, secara konsep, kebijakan pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Namun, persoalan muncul saat kebijakan tersebut diterjemahkan ke ranah teknis tanpa arah yang konsisten.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa menyampaikan keresahan mereka. Mulai dari perubahan kurikulum yang mendadak, ketidakjelasan sistem penjurusan, hingga kebingungan dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar yang terus mengalami revisi.
“Sebagai mahasiswa, kami merasa seperti kelinci percobaan. Belum selesai memahami satu sistem, sudah diganti lagi,” kata salah satu peserta diskusi.
Dr. Rani menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi formatif dan sumatif dinilai bisa membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar membawa dampak positif.
Dari diskusi ini, HIMA PE merumuskan tiga rekomendasi penting:
- Pemerintah diminta membuat kebijakan pendidikan yang berkesinambungan dan berbasis evaluasi, bukan sekadar respons politik.
- Perguruan tinggi dan mahasiswa harus dilibatkan sebagai mitra kritis dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan.
- Diperlukan kolaborasi yang kuat antara kampus, industri, dan masyarakat demi menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan terarah.
Diskusi ditutup dengan harapan agar forum serupa bisa terus diadakan secara rutin, menjadi ruang reflektif sekaligus advokatif bagi mahasiswa untuk ikut mewarnai arah kebijakan pendidikan di Indonesia. (Gun)
